Soal Dugaan Korupsi Dana Hibah, DPW Ormas Badak Banten Desak KPK Turun Tangan

0
496

SERANG, BANTENDAY.co.id –Terkait  kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren tahun 2020 senilai Rp 117 miliar mendapat sorotan dari berbagai pihak. Setelah Kejati Banten menindak satu tersangka, kemudian menyusul tersangka yang lain yang berasal dari pegawai honorer Pemprov Banten.

Hal tersebut dikatakan ketua DPW Ormas Badak Banten, Aziz Hakim, hal ini sudah mencederai nama baik pesantren di Banten, yang dikenal sejak dulu melahirkan banyak gerakan yang mempersoalkan ketidakadilan kolonial Belanda kepada warga Banten.

“Eh sekarang malah jadi korban kasus korupsi,” kata Aziz kepada Bantenday Rabu (28/4/2021).

Disinggung mengenai keterlibatan Gubernur, Aziz menjawab bahwa dalam kasus ini Gubernur sudah melakukan maladministrasi yang mengakibatkan korupsi.

“Hal ini merujuk pada Pergub Banten nomor 10 tahun 2019, tentang pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD,” katanya.

Dalam Pasal 16 ayat 1 lanjut Aziz, tertulis setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang di tandatangani bersama gubernur dan penerima hibah.

Dalam undang-undang No 37 Tentang Ombudsman, pasal 1 menyebutkan maladministrasi merupakan perilaku kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

“Jadi, atas kelalaian itu lah, kemudian terjadi tindakan korupsi. Pergub tersebut ruang lingkupnya cukup jelas, mulai dari hibah, monitoring dan evaluasi serta sanksi,” lanjutnya.

Lebih Lanjut kata dia, dalam pasal 8 ayat 1, Permohonan hibah urusan Keagamaan atau peribadatan dan pendidikan keagamaan itu evaluasinya dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat; dan Kerjasama Pemerintah Daerah oleh Biro Pemerintahan.

“Kejati sudah sigap dengan menetapkan tersangka baru berinisial AG honorer di  Biro Kesejahteraan Rakyat. Saya juga meragukan jika sekelas pegawai honorer melakukan tindak pidana korupsi sebesar ini,” lanjutnya.

“Jangan-jangan ada unsur ASN juga yang terlibat, ini harus diusur tuntas.

Pihknya juga meminta Gubernur dalam hal ini semestinya dimintai keterangan terkait persoalan ini, sehingga kasus korupsi dana hibah ponpes bisa menemukan titik terang.

“Bila perlu, kita desak saja KPK untuk menangani kasus ini,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here