Pengawasan Peternakaan Ayam di Cisoka Dinilai Lemah

0
318


TANGERANG,BANTENDAY.co.id – Dinas Peternakan diharapkan meninjau keberadaan ternak ayam di wilayah Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Sebab dampak peternakan ayam petelur itu, dikhawatirkan membahayakan kesehatan lingkungan dan para pekerja.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat kotoran ayam yang dilihat di sekitar kandang ayam milik salah satu pengusaha ternak ayam petelur asal Jakarta, yang berinvestasi di Desa Carenang Kecamatan Cisoka. Dengan kondisi di bawah kandang ayam sekelilingnya penuh dengan Belatung.

Jelas pemandangan tersebut menunjukan pembiaran sehingga lokasi kandang menjadi kumuh dan bisa bedampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar dan para pekerjanya. Hal tersebut perlu di tinjau ulang oleh dinas terkait, khususnya penerbitan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan termasuk Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.

Kualitas telur yang dihasilkan juga perlu dipertanyakan. Dan adakah jaminan menghasilkan telur konsumsi yang sehat ? termasuk Penerapan GOOD FARMING PRACTICE (GFP)

Salah satu pemilik dari Ternak Ayam bahwa, pihaknya tidak mau menunjukan bentuk Perijinan apapun yang di miliki kepada wartawan, silahkan orang Dinas terkait yang mengeceknya.

“Kami sudah memiliki Ijin dan kami tidak akan menunjukan ijin yang kami punya, silahkan Dinas terkait yang datang kesini. Logikanya usaha kami sudah berdiri sekitar Tahun 2011 jadi pasti perijinan kami lengkap,” terang Pieter kepada awak media (pada 11/02/2021).

Mular Tri Hastowo Humas Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) ini jelas timbul kecurigaan bagi kami adanya kong kalingkong dengan dinas terkait. Karena sekitar 10 tahun ternak beroperasi, selembar surat perijinanpun tidak bisa menunjukan. Disamping legalistas badan usaha, juga beberapa perijinan yang diduga tidak mengantonginya. Termasuk jenis sertifikat khusus budidaya ternak ayam petelur, guna meyakinkan uji standar kelayakan peternakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts.OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Petelur Yang Baik Good Farming Practice (GFP) sertifikasi yang wajib di miliki pengusaha ternak ayam petelur.

“Ini jelas menimbulkan kecurigaan trhadap kami adanya kongkalingkong dengan Dinas terkait. Disamping legalitas perijinan, setiap perusahaan ternak ayam harus memiliki sertifikat khusus yang tlah di tetapkan oleh pemerintah. Dengan mengacu peraturan Menteri Pertsnian nomor 425/Kpts.OT.210/7/2001 tentang pedoman Budidaya peternak ayam petelur yang baik Good Farming Practice (GFP). Sertfikat yang wajib di miliki pengusaha Ternak ayam,”terang Mular panjang lebar.

Dengan mengantongi sertifikasi GFP, menandakan sudah terujinya budidaya ayam petelur yang memenuhi standar pengujian oleh dinas terkait, baik kwalitas kelayakan kandang dan kebersihannya agar hasil telur yang di hasilkan berkwalitas, baik secara higienis, juga kesehatan ayam, pakan dan kelayakan telur untuk dikonsumsi benar-benar tidak mengandung racun, grade A.

Namun sertifikasi GFP ini tidak bisa dibuktikan peternakan milik yang bernama Tungki, di Desa Carenang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Kegiatan perusahan peternakan ayam petelur milik Tungki, sudah berjalan sekitar 10 tahun, tapi kondisi kandang yang jauh dari kata bersih. Menunjukan lemahnya pengawasan dari dinas terkait maupun Muspika, dan apabila timbul suatu dampak yang merugikan masyarakat semisal penyakit flu burung dampak dari keberadaan peternakan ayam petelur di Desa Carenang.

Sekitar 10 tahun kemana peranan Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang dan dinas terkait lainya, jika seluruh ijin sudah di kantongi, menurut keterangan anak pemilik peternakan, yaitu Pieter, apalagi ijin lingkungan melalui perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah ) Nomor 13 Tahun 2011 sudah di cabut dengan Kemendagri (keputusan menteri dalan Negeri) no 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Ijin Gangguan, Iklim Investasi semakin memprihatinkan, leluasa melakukan penyimpangan yang dampaknya cukup beresiko merugikan masyarakat, termasuk bau kotoran ayam, yang mengakibatkan udara pekampungan menjadi tidak sehat. Juga tidak terpasangnya identitas perusahaan di gerbang pintu masuk, ini jelas satu bukti lemahnya legalitas usaha dan pengawasanya.

Lanjut Mular, ini Investasi usaha yang mutlak hanya mnguntungkan perusahaan semata, tanpa memikirkan legalitas sesuai ketentuan peraturan Pemerintah. Jelas ini akan merugikan masyarakat sekitar khusunya masyarakat yang dekat dengan lokasi ternak ayam.

“Investasi usaha mutlak hanya mempertimbangkan keuntungan yang sebesar besarnya bagi pengusaha ternak ayam, tanpa memikirkan legalitas yang lengkap, Jelas masyarakat sekitar yang akan di rugikan,”papar Mular Tri Hastowo Humas GWI yang ikut menyambangi lokasi ternak bersama awak media.(DC/Rosa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here