Dinilai Belum Maksimal, Komisi III DPRD Banten Dorong Pemprov Gunakan kembali SIMRAL

0
397

SERANG, BANTENDAY.co.id – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten mendorong Pemprov Banten kembali menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) sebagai bakc-up penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih terkendala. Sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2021 tidak terganggu.

Dikatakan Ade Hidayat Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten mengatakan, SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan
informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan  pembangunan daerah.

SIPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.  Pemprov Banten juga telah menggunakannya pada tahun anggaran 2021.

“Menurut kabar, se-Indonesia yang mencoba bertahan dengan SIPD hanya baru dua Provinsi, salah satunya Provinsi Banten,” ungkap Ade Hidayat usai rapat kerja Komisi III DPRD Banten bersama BPKAD Banten di Ruang Rapat Komisi III DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (22/1/2021).

Akan tetapi lanjut dia, dalam pelaksanaannya SIPD masih menemui kendala. Informasi yang ia dapatkan dari BPKAD Banten, kendala dimaksud pada input data yang masih bermasalah data kadang tercampur dengan OPD yang lain di Pemprov Banten.

Bahkan kata Ade, data provinsi lain kadang tampil di SIPD Banten. “Jika ingin sempurna dengan SIPD menunggu penyempurnaan dari pusat,  dan itu butuh waktu sekitar 4 hingga 5 bulan,” ujarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut pihaknya mendorong Pemprov Banten kembali menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) sebagai bakcup penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih terkendala. Sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2021 tidak terganggu.

“Kembali ke SIMRAL sebagai sistem backup dengan penyaring beberapa kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan penganggaran baru,” lanjutnya.

Ia tak ingin Pemprov Banten bertahan menggunakan SIPD yang belum sempurna. Akibatnya bisa menggangu pelaksanaan program tahun anggaran 2021.

Ditambahkannya, sebaiknya BPKAD Banten sebagai leading sektor berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kembali menggunakan SIMRAL. “Silahkan BPKAD untuk kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Ia menegaskan dorongan yang disampaikan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran tahun 2021. Sehingga dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

“Pelaksanaan tidak boleh terganggu. Semua program yang ditetapkan pemerintah daerah prioritas, jadi tidak boleh ada dikesampingkan. Semua harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan,” pungkasnya. (Red/Lukman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here