Pemkab Lebak Berhasil Rumuskan Perubahan APBD 2020

0
230

Budi Santoso, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak (Foto : ist)

LEBAK, BANTENDAY.ci.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak, Budi Santoso mengatakan, ditengah kondisi Pandemi Covid -19 yang terjadi, serta perubahan regulasi yang sangat cepat dan dinamis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berhasil merumuskan perubahan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

“Untuk menampung setiap perubahan yang terjadi sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2020. Pandemi Covid -19 menuntut setiap daerah untuk melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk membiayai upaya penanganan Covid -19. Baik bidang kesehatan, ekonomi, maupun penyediaan jaring pengaman sosial,” ungkap Budi kepada wartawan Jum’at (27/11/2020).

Sebagian besar lanjut Budi, pendanaan diarahkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid -19, tidak terkecuali dengan kabupaten Lebak. Tercatat Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan APBD Lebak tahun 2020, telah dialokasikan anggaran penanganan Covid -19 sebesar Rp.160,4 miliar lebih yang ditempatkan pada akun belanja tidak terduga.

“Hal ini mengakibatkan lonjakan yang luar biasa pada anggaran belanja tidak terduga, semua pada APBD tahun 2020 hanya dialokasikan sebesar Rp.5,12 miliar lebih menjadi Rp. 190,95 miliar pada perubahan APBD 2020,” lanjutnya.

Menurutnya, Pandemi Covid -19 ternyata berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga struktur APBD Lebak tahun 2020 yang semula berimbang Rp.2,79 triliun lebih menjadi Rp. 2,76 triliun lebih pada perubahan APBD.

Selain itu kata Budi, sektor pendapatan terkena imbas yang cukup signifikan, semula, ditargetkan Rp.2,75 triliun lebih namun setelah merabaknya pandemi Covid -19 hanya direncanakan Rp.2,5 triliun lebih pada perubahan APBD 2020.

“Penurunan terbesar jelas terjadi pada penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat, menurun Rp.160,52 miliar lebih dibanding rencana penerimaan pada APBD murni tahun 2020 yang berkisar Rp. 1,67 triliun lebih,” terang Budi.

Selain itu juga kata dia, PAD juga mengalami perkembangan yang kurang menjanjikan lantaran mengalami penurunan Rp.45,95 miliar lebih akibat menurunnya pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akibat berkurangnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD, maupun Puskesmas.

“Pendapatan Daerah yang melemah pada perubahan APBD tahun 2020 berkorelasi terhadap kemampuan pembiayaan daerah untuk mendanai program-program pembangunan yang nampak pada menurunnya alokasi belanja daerah,” katanya.

Masih kata Budi, Pendapatan daerah yang melemah pada perubahan APBD, semuala Rp.2,77 triliun lebih menjadi Rp. 2,74 triliun lebih atau berkurang sebesar Rp. 23,89 miliar lebih. Dari total belanja daerah pada APBD 2020 sebesar Rp.2,74 triliun lebih tersebut.

“Belanja tudak langsung mendapat porsi sebesar 62,32 persen dan belanja langsung 37,68 persen,” terangnya.

Ditambahkannya, komposisi belanja tidak langsung mendapat porsi lebih besar dari belanja langsung mengingat, dalam belanja tidak langsung bukan semata untuk memenuhi belanja pegawai.

“Namun juga diperuntukan bagi belanja publik seperti belanja hibah, hibah kepada partai politik, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja bagi hasil Pemerintah Desa, dan belanja tidak terduga,” pungkasnya. (Lukman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here