Dinilai Janggal Pengadaan Proyek Pemilu 2019, Mahasiswa Demo KPU Lebak

0
411

Mahasiswa HMI dan PMII saat Lakukan Unras di Depan KPU Lebak (Foto : Bantenday.co.id/Sep)

LEBAK, BANTENDAY.co.id – Proyek Pengadaan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu dinilai ada kejanggalan dalam pengadaannya.

Aktivis Mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lebak gelar Unjuk Rasa (Unras) di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat,  Kamis (17/9/2020).

Dalam aksinya, Mahasiswa mempertanyakan adanya kejanggalan pada penetapan perusahaan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa (Barjas) pada Pemilu 2019 di KPU Lebak.

Selebaran pres rilis aksi tersebut, disebutkan perusahaan CV. Wiava Karsa yang beralamat di Kecamatan Cipocok, Kota Serang diketahui masuk daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Nomor: 027/734-TU/2018, yang berlaku mulai tanggal 26 November 2010 sampai dengan 26 November 2019.

Namun, dalam tender pegadaan Barjas di KPU Lebak pada Pemilu 2019, perusahaan itu oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Lebak ditetapkan sebagai pemenang tender. Bahkan, perusahaan itu memenangkan dua paket pekerjaan sekaligus.

Hal itu dikuatkan dari penelusuran situs LPSE Kabupalen Lebak dengan Kode tender 3552098 dan kode RUP 10791524 dengan tanggal pembuatan 7 Desember 2018.

“Ada indikasi keteledoran, bahkan kesengajaan dari pihak Pokja ULP yang meloloskan perusahaan itu. Karena, perusahaan itu sudah jelas masuk daftar hitam,” kata Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Nurul Akhmad dari HMI Cabang Lebak dalam orasinya.

Menurutnya, ada beberapa alasan di keluarkannya SK penetapan daftar hitam oleh LKPP terhadap perusahaan tersebut. Salah satunya merujuk pada peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 Pasal 3 huruf (g), dimana penyedia barang dan jasa yang tidak melaksankan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang di sebabkan oleh kesalahan penyedia barangjasa. Maka, dengan begitu bisa di pastikan bahwa perusahaan telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan proyek.

“Kami menuntut agar KPU Lebak melakukan klarifikasi terkait hal itu. KPU juga harus menindak secara tegas pihak Pokja yang meloloskan perusahaan yang masuk daftar hitam itu sebagai pemenang,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa sambil membawa atribut aksi juga longmarch ke Kejaksaan negeri (Kejari) Lebak. Mereka menyerahkan berkas laporan yang diterima langsung Kepala seksi (Kasi) Intelijen, Koharudin.

“Ya, betul kami sudah menerima berkas laporan dari teman-teman mahasiswa mengenai rekanan yang di blacklist, tetapi jadi pemenang. Laporan itu selanjutnya akan diserahkan ke pimpinan (Kajari),” tukas Koharudin. (Red/Lukman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here