Pendapatan Anjlok, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Desak Gubernur Sediakan Alat ukur Penggunaan air Permukaan

6
473

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat (Foto : Bantenday.co.id/LH)

SERANG, BANTENDAY.co.id – Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sampai Rp. 2,5 triliun.

Perubahan APBD TA 2020 bisa diminalisir. Salah satunya dengan meksimalkan potensi pendapatan sektor pajak air permukaan. Sehingga pendapatan Pemprov Banten tidak turun secara drastis.

Diketahui, pendapatan daerah pada Perubahan APDB 2020 ditargetkan Rp 10,45 triliun atau menurun Rp2,15 triliun dari APBD 2020 Rp 12,61 triliun.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat, bahwa sektor pajak air permukaan bisa mendongkrak pendapatan daerah Pemprov Banten. Dengan syarat  Pemprov mempersiapkan skema secara matang.

“Di lapangan banyak wajib pajak yang belum tersentuh oleh mekanisme jadi wajib pajak,” katanya kepada Bantenday.co.id Rabu (29/7/2020).

Ia mengungkap, tidak sedikit perusahaan yang menggunakan air permukaan namun tidak dikenakan wajib pajak air permukaan. Mereka tidak memiliki Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) namun tetap menggunakan air permukaan.

“Rekomendasi dari  BPK belum di tindaklanjuti oleh Dinas teknis seperti PUPR dan Bapenda,” ungkapnya.

Adapun yang sudah dikenakan pajak air permukaan, tak sedikit juga SIPA-nya tidak sesuai dengan kebutuhan, serta  alat ukur yang tidak sesuai.

“Karena di lapangan masih banyak yang ditemukan persoalan SIPA.  Masih banyak pabrik-pabrik besar dengan ekspor impor, masa bayar pajak masih di bawah Rp 10 juta perbulan,” ujar Ade Hidayat.

Atas kondisi tersebut pihaknya mendesak Pemprov harus berani melakukaan penyediaan alat ukur penggunaan air permukaan menjadi belanja modal untuk disebar ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan pajak air permukaan.

“Pemprov harus dorong perbaikan sistem dan membangun sistem penataan sipa dan alat ukur. Bersifat memaksakan atas perintah undang-undang dan perda.  Potensinya masih ratusan miliar yang belum dapat dimaksimalkan oleh Pemprov,” ucapnya.

Menurutnya,  Gubernur harus memiliki skema membangun sistem optimalisasi pemanfaatan pajak air permukaan.

“Bagi perusahan yang SIPA-nya belum beres tetap harus menggunakan alat ukur penggunaan air permukaan. Ini harus dorongan besar dari pak gubernur, enggak bisa hanya mengandalkan PUPR dan Bapenda,” ujarnya.

Terkait target penurunan pajak yang  sektor BBNKB, ia menilai, harusnya angka penurunan tidak signifikan. “Karena hampir bisa di prediksi keterlambatan itu menjelang akhir tahun akan banyak yang masuk.  Karena PKB itu hanya terjadi keterlambatan saja dari wajib pajak. Paling sektor ini saja yang turun,” ujarnya.

Ia juga mendorong Bapenda membuat sistem pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dari PNS di Provinsi Banten.

“Sistem ini sampai bisa mendeteksi itu diketahui punya mobil atau motor berapapun dengan NIK, KK semua bisa terdeteksi. Tapi dipastikan itu akan masuk,” tukasnya.(Red/LH)

6 KOMENTAR

  1. QQHarian Adalah Agen Game online QQ Slot Terbaru 2020 Terbaik,Terpercaya & Terlengkap Di Indonesia Yang Di dukung berbagai PROVIDER TERNAMA DI DUNIA. Tersedia Berbagai PROMO TERBESAR, Salah Satunya Promo BONUS KEKALAHAN DI GANTI 100% FULL ( Bonus Welcome Cashback 100% ) TANPA SYARAT TO / TURNOVER. Info Lebih Lanjut bisa lsg Hub. CS kami dengan meng – CLICK DISINI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here