Tagih Janji Pemprov, DPRD Banten Pertanyakan Kelanjutan BUMD Agrobisnis

5
170

Ade Hidayat Anggota DPRD Banten Fraksi Gerindra Foto : Bantenday.co.id

SERANG, BANTENDAY.co.id – Terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Agrobisnis Banten Mandiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten pertanyakan tindak lanjut BUMD tersebut.

Pasalnya, hingga saat ini Pemprov Banten belum menindaklanjuti catatan-catatan yang di berikan untuk penyelesaian penyusunan Rencana Penyusunan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal kepada perusahaan.

Hal tersebut dikatakan Anggota Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri DPRD Banten Ade Hidayat, pihaknya belum bisa melanjutkan pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri.

“Lantaran Pemprov Banten belum memberikan tindaklanjuti sejumlah catatan yang diberikan untuk kebutuhan penyelesaian penyusunan Raperda tersebut. Sejumlah catatan pansus tentu harus dipenuhi oleh Pemrov,” katanya, Rabu (8/6/2020).

Adapun catatan yang diberikan  kata Ade, antara lain Pemprov harus menyusun rencana investasi daerah dan melakukan penghitungan nilai aset yang akan digunakan oleh BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri.

“Segala sesuatu yang direkomendasikan harus dipenuhi. Biro Hukum beserta Biro Bina Ekonomi untuk segera berkoordinasi kepada pimpinan pansus,” ujarnya.

Ditambahkannya, penghitungan aset yang bakal digunakan oleh BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri sangat dibutuhkan. Merujuk kepada PP 54 bahwa aset itu juga bisa masuk dalam penyertaan modal.

“Setalah dihitung nanti diketahui berapa nilai aset itu. Lalu tinggal dihitung berapa lagi penyertaan modal yang dibutuhkan digabung dengan penyertaan modal berbentuk aset. Informasinya Disperindag sudah menyiapkan aset yang nanti digunakan BUMD Agrobisnis,” tambahnya.

Selain itu lanju Ade, untuk penyusunan investasi daerah, dilakukan oleh tim investasi daerah bersama direksi dan komisaris. Karena itu jajaran direksi dan komisaris hasil lelang yang informasinya sudah keluar harus segera dilantik. Pelantikan sangat memungkinkan dilakukan saat ini meskipun sedang situasi pandemi. Dengan catatan Pemprov menerapkan standar sesuai dengan protokoler kesehatan.

“Terlebih new normal dan maklumat berkumpul sudah dicabut.  Jadi jangan kemudian apa-apa menjadi alasan Covid. Kan ada prosedural covid yang bisa dilakukan,” lanjut Ade.

Disinggung bagaimana nasib penyertaan modal yang sebesar Rp 50 miliar yang masuk dalam APBD 2020, ia mengatakan, penyertaan modal itu belum bisa direalisasikan sampai Raperda tentang Penyertaan Modal rampung.

“Bahwa bagaimanapun ini harus selesai pembahasannya, karena BUMD Agro ini adalah salah satu amanah yang dituangkan dalam RPJMD,”ucapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten ini mengatakan, pihaknya belum menerima kabar dari pemprov kapan catatan akan ditindaklanjuti.

“Belum, pansus masih menunggu, Ketua Pansus sudah menanyakan karena akan menjadi mentah bilamana tidak dilengkapi,” tuturnya. (Red/LH)

5 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here