DPRD Banten Dapat CSR Beras dari Bjb, PMII Nila Potensi Korupsi

0
177

SERANG, BANTENDAY.co.id – Terkait  ramai pemberitaan di media masa soal bantuan  Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jabar Banten (Bjb) dalam bentuk beras yang di salurkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten.

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII )  Banten menilai hal itu sangat berkaitan dengan keputusan gubernur mengenai marger Bank Banten dengan BJB.

Dikatakan A Solahudin Ketua umum PKC PMII Banten, penyaluran CSR beras oleh Bjb kepada DPRD Banten ini berpotensi koruptif.

“Sebelumnya publik juga mengetahui bahwa keputusan gubernur memerger Bank Banten dengan Bjb serta memindahkan RKUD Banten itu sepihak, tanpa menempuh konsultasi dengan DPRD Provinsi Banten,” kata A Solahudin melalui keterangan tertulis yang diterima awak media. Selasa (19/05/2020).

Menurutnya, keputusan-keputusan gubernur Banten  Wahidin Halim dengan tidak melibatkan DPRD yang mempunyai hak legislasi, budgeting dan controling itu.

“Bagi kami telah melemahkan marwah DPRD sebagai wakil rakyat. Anehnya, saat Marwah DPRD di lemahkan justeru mayoritas fraksi diam bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh gubernur. Padahal banyak masyarakat yang telah meminta DPRD Banten untuk menggunakan hak interpelasinya.” katanya.

Selain itu kata A Solahudin, pemberian CSR beras oleh Bjb kepada anggota Dewan yang kabarnya masing-masing mendapatkan dua ton ini menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan publik selama ini.

“Kalau betul masing-masing fraksi beserta anggotanya menerima beras tersebut, bagi kami itu adalah bentuk pembungkaman terhadap DPRD dan mengindikasikan adanya gratifikasi yang di kemas dalam bentuk CSR.” tambahnya.

Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi persoalan ini. Karena dalam kondisi Covid-19, Provinsi Banten sudah menganggarkan banyak bantuan tunai maupun non tunai berbentuk sembako.

“Jangan sampai dalam realisasinya, CSR beras tersebut digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat tapi laporan keuangannya dari anggaran APBD. Hal itu kalau tidak kita awasi bersama-sama akan berpotensi besar akan adanya praktik korupsi yang terstruktur dan masif,” lanjut Solahudin.

Ia juga (PKC PMII Banten  red) sedari awal menolak SK marger Bank Banten dengan Bjb dan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bjb.

“Sebelumnya kami sudah melayangkan somasi pertama kepada Gubernur Banten dan tidak ditanggapi. Setelah Iedul Fitri, kami akan masukan berkas Gugatan PTUN.” imbuhnya. (Red/LH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here