DPRD Banten Fraksi PDIP Resmi Usulkan Hak Interpelasi

0
343

SERANG, BANTENDAY.co.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten secara resmi mengusulkan hak interpelasi.

Muhlis Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten mengatakan, hasil dari arahan DPD Partai dan kajian analisa secara mendalam dan perkembangan yang terjadi di lapangan dampak  kebijakan gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Banten No 580/Kep-144-Huk /2020 tentang penunjukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bjb) terkait pemindahan  Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi Banten dari Bank Banten ke Bjb.

“Maka Kami akan secara resmi menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan gubernur banten terkait pemindahan RKUD tersebut. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Banten apabila langkah ini membuat gaduh suasan Provinsi Banten, apalagi di saat pandemi Covid -19 ini, tetapi semata – mata hal tersebut kami lakukan karena kami menilai kebijakan gubernur yang tergesa – gesa itu telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik secara nilai ataupun secara sosial, ekonomi dan lain lain. Kami menggunakan hak ini adalah untuk memposisikan diri dalam kepentingan masyarakat Banten secara luas.” kata Muklis melalui keterangan tertulis yang di terima Bantenday.co.id Selasa (19/05/2020).

Selain itu kata dia sebagai langkah taktis Fraksi PDIP membuka hotlane pengaduan untuk masyarakat secara umum yang terdampak dari kebijakan gubernur.

“Kami Fraksi PDIP akan membuka hotline pengaduan di No WA : 0821 1216 2080 untuk masyarakat secara umum, yang memang sangat terdampak oleh kebijakan gubernur tersebut.” ujarnya.

Ia juga akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan teman-teman anggota DPRD yang lain.

“Kami akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan teman – teman anggota DPRD yang lainnya, untuk sama – sama menjadi pengusul hak interplasi,” tukasnya.

Muklis menegaskan bahwa Fraksi PDIP ingin meminta penjelasan dari gubernur tentang kebijakannya yang diambil.

“Kami garis bawahi, bahwa kami Fraksi PDIP ingin penjelasan gubernur tentang kebijakannya yang diambil  terkait bank banten dilakukan secara terbuka dan dilindungi konstitusi sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (LH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here