Soal Rangkap Kerja, Korkab UPPKH Lebak Tolak Beri Data 193 Nama Pendamping

0
433

LEBAK,BANTENDAY.co.id- Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Lebak, Iswadi menolak memberikan data nama pendamping atau SDM PKH Lebak. Alasan penolakan itu kata dia, merupakan kode etik pendamping yang dibuat Kementrian Sosial.

“Ini (nama-nama pendamping PKH) tidak boleh oleh Kemensos, sesuai kode etik pendamping, silahkan saja minta ke Dinsos Lebak melalui surat resmi,” ungkap Iswadi sambil memberikan selembar kertas kepada wartawan, di Sekretariat UPPKH Lebak, Jumat 6 Maret 2020.

Sementara Korkab PKH Lebak Hendi yang ada ditempat itu sebelumnya telah siap memberikan data nama nama pendamping PKH Lebak, mengingat identitas pendamping PKH tidak ada alasan dirahasiakan. Namun Hendi tidak jadi memberikan data tersebut setelah ada penolakan Iswadi.

“Oh saya tidak ingat ada aturan itu (kode etik pendamping PKH),” ucap Hendi.

Hendi menjelaskan jumlah pendamping PKH Lebak sebanyak 193 SDM itu bertugas mendampingi sekitar 48 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebear di 28 Kecamatan.

Dibagian lain Hendi mengklarifikasi pernyataan awal yang membolehkan pendamping PKH rangkap kerja sebagai pengajar, asalkan tidak melebihi 2 jam dalam seminggu.

“Poinnya double job (rangkap kerja) bagi SDM atau Pendamping PKH tidak boleh,” jelas pria yang akrab dipanggil Haji Doel ini.

Sebelumnya diberitakan, Sejumlah Pendamping PKH) di Lebak, diduga masih double job (rangkap kerja). Padahal tugas pendamping PKH sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), harus bekerja purna waktu. Adanya pendamping PKH double jobs itu, dinilai dari lemahnya kinerja Koordinator Kabupaten Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Lebak.

“Banyak pendamping PKH yang double jobs, padahal pendamping yang kerja di tempat lain itu melanggar ketentuan sebab pendamping PKH bekerja sepenuh waktu. Ada misalnya pendamping PKH yang nyambi jadi guru atau jadi konsultan desa, ada juga bekerja sebagai bidan di puskesmas, itu kan honornya sama-sama dibiayai APBN atau APBD,” ungkap Pemerhati Pembangunan Lebak, Solihin di Rangkasbitung, Rabu 4 Maret 2020.


Selain dugaan banyaknya pendamping PKH yang double Jobs, kata Solihin banyak pendamping yang bekerja asal-asalan, hanya membuat laporan tanpa melakuan tugas-tugasnya dengan baik.

“Mereka (pendamping PKH) itu kan di gaji, gajinya lumayan besar itu dari uang rakyat, jadi tolong lah punya hati nurani apalagi pendamping itu orang-orang terdidik, jangan mengaku pejuang warga miskin tapi nyatanya hanya makan gaji buta,” pintanya.

Adanya persoalan pendamping PKH Lebak tersebut, kata Solihin tidak terlepas dari kinerja Korkab UPPKH Lebak yang tidak bekerja sesui ketentuan. Harusnya Korkab UPPKH Lebak lebih mengetahui semua yang dilakukan pendamping terkait tugas dan kewajibannya.

“Sebab itu Korkab UPPKH Lebak harusnya malu, tidak tahu atau pura puara tidak tahu ada pendamping PKH yang double jobs, kalau memang mau bekerja dengan baik ya cek dong satu satu, dan umumkan, Ya lebih baik mundur saja kalau tidak bisa kerja mah. Saya minta agar kemensos pecat Korkab UPPKH Lebak,” tegasnya.(A1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here