Sejumlah Pendamping PKH Disinyalir Double Jobs, Kemensos Diminta Pecat Korkab UPPKH Lebak

LEBAK, BANTENDAY.co.id- Sejumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lebak, diduga masih double jobs (rangkap kerja). Padahal tugas pendamping PKH sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), harus bekerja purna waktu. Adanya pendamping PKH double jobs itu, dinilai dari lemahnya kinerja Koordinator Kabupaten Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Lebak.

“Banyak pendamping PKH yang double jobs, padahal pendamping yang kerja di tempat lain itu melanggar ketentuan sebab pendamping PKH bekerja sepenuh waktu. Ada misalnya pendamping PKH yang nyambi jadi guru atau jadi konsultan desa, ada juga bekerja sebagai bidan di puskesmas, itu kan honornya sama-sama dibiayai APBN atau APBD,” ungkap Pemerhati Pembangunan Lebak, Solihin di Rangkasbitung, Rabu 4 Maret 2020.

Selain dugaan banyaknya pendamping PKH yang double Jobs, kata Solihin banyak pendamping yang bekerja asal-asalan, hanya membuat laporan tanpa melakuan tugas-tugasnya dengan baik.

“Mereka (pendamping PKH) itu kan di gaji, gajinya lumayan besar itu dari uang rakyat, jadi tolong lah punya hati nurani apalagi pendamping itu orang-orang terdidik, jangan mengaku pejuang warga miskin tapi nyatanya hanya makan gaji buta,” pintanya.

Adanya persoalan pendamping PKH Lebak tersebut, kata Solihin tidak terlepas dari kinerja Korkab UPPKH Lebak yang tidak bekerja sesui ketentuan. Harusnya Korkab UPPKH Lebak lebih mengetahui semua yang dilakukan pendamping terkait tugas dan kewajibannya.

“Sebab itu Korkab UPPKH Lebak harusnya malu, tidak tahu atau pura puara tidak tahu ada pendamping PKH yang double jobs, kalau memang mau bekerja dengan baik ya cek dong satu satu, dan umumkan, Ya lebih baik mundur saja kalau tidak bisa kerja mah. Saya minta agar kemensos pecat Korkab UPPKH Lebak,” tegasnya.

Sementara salah satu Korkab UPPKH Lebak, Hendi mengaku belum menemukan pendamping PKH yang rangkap kerja. Pendamping kata Hendi, tidak boleh double jobs sebab harus bekerja purna waktu.

“Terkait itu (pendamping PKH double jobs), yang kita tahu mereka kerja sesuai dengan tufoksi. Kalau ada yang double jobs kan SOP sudah jelas, kalapun ada kita belum pernah melihat SK di tempat lain,” ungkap Hendi.

Hendi memastikan akan segera mensikapi jika terbukti ada pendamping PKH di Lebak yang rangkap kerja ditempat lain.

“Kalau ada bukti rill terkait itu (double jobs), nanti kita coba panggil dan koordinasikan dengan dinas,” ucapnya.

Namun ada pernyataan Hendi yang kontradiksi dalam kasus pendamping PKH yang nyambi sebagai guru sekolah. Sebelumnya Hendi mengatakan bahwa pendamping PKH harus bekerja purna tugas mengikuti ASN yang libur Sabtu Minggu. Disisi lain Hendi membolehkan guru honorer yang tidak lebih dari 20 jam mengajar tetap jadi pendamping PKH.

“Kalau honor yangg jam kerjanya gak full gak apa-apa, Kalau gak salah jam ngajar gak lebih dari 20 jam dalam seminggu. Minta bantuan pendamping yang tidak kerja untuk kita bina agar bisa maksimal dalam kerjanya. Nanti kita berikan laporkan ke dinas untuk masukannya, nanti disampaikan rekom ke pusat agar diberikan teguran,” katanya.

Sekedar diketahui PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan.(A1)