Dinilai Tutupi Informasi, Kejati Banten Digugat 2 Pemuda ke Komisi Informasi

0
265

SERANG,BANTENDAY.co.id- Dua pemuda, Suhendar dan Yusman Nur (Pemohon) mengadu Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, lantaran menganggap Kejaksaan Tinggi (Kejati Banten menutupi-nutupi informasi yang dimohonkannya.

“Dalam UU (Undang-Undang) keterbukaan informasi publik itu jelas memberikan kepada warga negara hak untuk mengetahui. Atas dasar itu saya meminta permohonan informasi untuk mengetahui bagaimana tatakelola keuangan negara di Kejati Banten, ucap Pemohon, Suhendar disela-sela persidangan di KI Banten, Kota Serang, Rabu (4/3/2020).

Atas aduan tersebut, KI Banten menggelar sidang pertama ajudikasi dengan nomor register107/XII/KI/BANTEN-PS/2019.
Persidangan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, Nana subana dan dibantu dua anggota Majelis Hakim, Toni Anwar Mahmud dan Heri wahidin.

Turut dihadirkan pemohon, Suhendar dan Yusman nur (tidak hadir dan memberikan kuasa kepada Jufri Nugroho). Selain itu dihadirkan termohon, Kepala Kejati Banten Rudi Prabowo Aji Kepala Kejati Banten, yang memberikan kuasa kepada Herlina Setyorini, Abdul Mubin, Endy Lazuardy, Ivan Hebron Siahaan, Melly Suranta Ginting, Ricky Parlin Jahyamanda dan Leny Warito HTG.

Sidangan pertama tersebut diagendakan Pukul 13.00 WIB, tetapi baru mulai sekitar Pukul 14.00 WIB dan selesai persidangan tersebut sampai Pukul 14.45 WIB. Dalam persidangan, salah satu termohon menyampaikan jika surat yang dikirim pemohon tidak dilampirkan nomor telephon, akan tetapi hanya alamat saja. Selain itu pihaknya mengklaim jika ada aturan terkait infomasi yang boleh dan tidak untuk diinformasikan. Serta pihaknya memiliki kewenangan untuk menayakan informasi tersebut untuk kepentingan apa.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang pemohon menegaskan, jika dalam surat tersebut sudah dilampirkan nomor handpon pemohon. Selain itu, pemohon berdalih sekalipun tidak mengetahui pejabat yang menerima suratnya, akan tetapi menurutnya pihak Kejati harus bertanggungjawab.

Setelah selesai sidang pertama, keduanya sepakat mediasi langsung dilakukan. Selama mediasi berlangsung alot, terhitung mediasi tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam.

“Mediasi sempat alot, karena pihak termohon Kejati Banten pengen minta kejelasan secara detail terkait maksud dan tujuan dari 16 point informasi yang dimohonkan, karena pihaknya tidak ingin adanya penyelahgunaan informasi.


Akan tetapi tadi pemohon memberikan alasan tiap point. Jadi sudah disampaikan mana jawaban yang bisa diberikan dan mana yang tidak. Tadi ada sekitar 3 item yang tidak bisa diberikan,” jelas Mediator dalam sidang tersebut Lutfi Nawawi.

Hasil dari mediasi tersebut, sambung Lutfi, disepakati pihak termohon akan memberikan data-data yang diminta pemohon dengan berbagai pertimbangan. Data informasi publik yang dikuasai oleh termohon, dan data yang tidak dikuasai oleh termohon tidak bisa diberikan.

“Sesuai ketentuan, mediasi ketika sudah dicapai kesepakatan maka itu bisa ditindak lanjuti. Jadi untuk termohon ada kewajiban menyampaikan data-data yang sudah disepakati. Tadi termohon siap untuk memberikan daftar informasi publik yang diminta pemohon pada tanggal 30 maret 2020,” katanya.

Dengan kesepakatan mediasi tersebut, tindak lanjutnya akan menjadi keputusan-keputusan mediasi, dan akan disampaikan ke majelis Komisioner dan itu akan ditetapkan menjadi putusan Majelis. Sehingga dengan hadirnya kesepakatan dalam mediasi tersebut tidak adalagi sidang ajudikasi lanjutan, kecuali termohon tidak menjalankan kewajiban yang dihasilkan dari kesepakatan tadi.(AZ/A1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here