APS Geruduk Perusahaan Gesekan Kayu di Malingping

0
145

LEBAK, BANTENDAY.co.id – Aliansi Pemuda Semberwaras (APS) menggelar  Aksi Unjukrasa (Unras) di depan perusahaan Gesekan kayu PD. Candra Mandiri Malingping di Desa Sumberwaras Kecamatan Malingping. Kamis (20/02/2020).

Pasalnya, kehadiran salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu PD. Candra Mandiri Malingping beralamat di Kampung Babakan Pagenggang Desa Sumberwaras menuai segudang polemik.

“Perusahaan berdalih meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tetapi yang terjadi selanjutnya perusahaan ini malah menjadi tempat dari tumbuhnya benih-benih penindasan dan ketidak adilan.” teriak Erot Rohman korlap aksi.

Pendemo menilai sejauh ini perusahaan tersebut di duga menerapkan sistem jam kerja yang tidak memanusiakan para pekerjanya dengan menentukan pukul 08:00 Wib sebagai  jam masuk tetapi tidak menentukan terkait jam keluar.

Selain itu  disamping seluruh kariwan tetap diminta masuk setiap harinya. “Hal ini tentunya berbenturan dengan payung  hukum  yang menaungi seluruh pekerja.” kata Erot.

Ditegaskan Erot, Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 Ayat 2 Poin A dan B, berbunyi “bila perusahaan beroperasi enam hari kerja maka kariawan bekerja selama tujuh jam setiap harinya dengan hitungan empat puluh jam kerja setiap minggunya atau bila perusahaan beroperasi lima hari kerja maka karyawan bekerja selama delapan jam setiap harinya dengan hitungan  jam kerja.

“Setiap minggunya tetap empat puluh jam” diperkuat oleh pasal 78  selebihnya dihitung lembur dengan catatan jam kerja lembur tidak boleh lebih dari tiga jam setiap harinya”. tukasnya.

Perusahaan yang di maksud lanjut Erot di duga kuat mengabaikan Peraturan Mentri  Tenaga Kerja No 150 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 Point 1 dan 2, setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara, Program jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan.

Selain itu pendemo menduga bahwa perusaan tersebut tidak mengantongi Izin.

“Maka dari itu kami meminta kepada Ketua DPRD Lebak bersama Komisi  I  dan  mitra kerjanya yang membidangi perizinan dan Komisi III  beserta mitra kerjanya yang mebidangi ketenagakerjaan untuk melakukan sidak investigasi ke lokasi,” lanjut erot dalam orasinya.

Masa aksi juga menuntut kepada pihak perusahaan untuk memberikan segala hak- hak daripada pekerja dan seutuhnya.

“Manusia yang tidak boleh diperlakukan sewenang wenang.” tegasnya.

Sementara dari pihak perusahaan saat di konfirmasi melalui telpon di nomor 081348…….XXX  tidak merespon (LH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here