Pemdes di Lebak Masih Cuek Dalam Penyediaan Informasi Publik

0
506

LEBAK,BANTENDAY.co.id- Pemerhati Desa di Lebak, Solihin menilai, pemerintah desa hingga saat ini belum melakukan kewajibannya dalam hal penyediaan informasi publik desa. Pasalnya hasil penulusuran banyak warga kesulitan mendapatkan informasi publik desa tersebut.

Hal ini kata dia,tentu saja mengabaikan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publlik Desa. Peraturan tersebut merupakan regulasi dari penjelasan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Jelas pemerintah desa telah abai dan cuek terhadap peraturan KI, terutama dalam menjalankan kewajibannya salah satunya di Bab ll Pasal 4 yang berbunyi setiap pemerintah desa setiap saat wajib menyediakan infomasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat,” ungkap Solihin, di Rangkasbitung, Sabtu 7 Desember 2019.

Pria yang menaruh perhatian terhadap pembangunan desa ini mensiyalir, adanya kesengajaan pemerintah desa untuk mengabaikan kewajiban dalam penyediaan informasi publik desa. Penilaian itu bukan tampa alasan dan asal bicara, namun hal itu terbukti sesuai fakta setelah dia dalam kapasitasnya warga negara menjadi pemohon informasi publik desa.

“Saya berkirim surat ke 85 desa di Lebak untuk buka-bukaan informasi publik desa, namun selama ini banyak desa yang belum paham tentang Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), regulasi UU tersebut dijelaskan di Peraturan Komisi Informasi SLIP Desa Nomo 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada BAB II,” paparnya.

Padahal kata Solihin, berdasarkan ketentuan tersebut memastika informasi publik desa wajib disediakan dan diumumkan pemerintah desa, setiap saat, sesuai pasal 4 peraturan KI.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak, Rusito tidak membantah, adanya penilaian bahwa pemerintah desa belum menjalankan kewajibanya sesuai regulasi peraturan informasi publik desa.

“Harus segera ada pencerahan, khususnya bagi kepala desa dan perangkat desa terhadap regulasi informasi publik,” kata Rusito melalui pesan WhatsApp, kepada bantenday.co.id (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here