Ilustrasi:net
LEBAK, BANTENDAY.co.id- Warga Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak mengaku bingung dengan munculnya tagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB). Seharusnya kata warga eks pemilik lahan Tol Serang-Panimbang (Serpan), SPPT-PBB itu sudah tidak terbit, karena status hak lahan sudah bukan milik warga.
Kepala Desa Panancangan Subadri mengaku kebingungan dalam menjelaskan soal terbitnya tagihan SPPT-PBB kepada eks pemilik lahan pembebaaan Tol Serpan di wilayahnya. Karena, status lahan yang seharusnya sudah dialihkan haknya dari warga kepada negara belum juga terealisasi.
“Warga pemilik lahan yang terlintas ROW proyek Tol Serang-Panimbang kan sudah menerima kompensasi ganti rugi lahan. Namun, SPPT-PBB nya kok masih atas nama pemilik sebelumnya,” kata Subadri kepada wartawan, Senin (23/9/2019).
Menurutnya, karena status lahannya sudah peralihan hak dari warga kepada negara. Maka, warga eks pemilik lahan sudah tidak terbebani untuk pembayaran SPPT lagi. SPPT seharusnya dibebankan kepada pihak pengelola Tol.
“Kalau seperti ini, siapa yang harus bertanggungjawab untuk membayar pajak ke negara. Sekarang SPPT yang diterbitkan Bapenda ada di desa. Dan saya bingung harus gimana,” katanya.
Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak, M Didi Ali Subandi mengatakan, terkait masih terbitnya SPPT-PBB tersebut, kemungkinan masih mengacu kepada data lama. Jika seperti itu, maka jangan dibayarkan jika bidang tanahnya sudah di alihkan ke negara.
“Langsung saja menginformasikan kepada Bapenda bahwa lahan tersebut kena proyek jalan tol Serang-Panimbang,” singkat Didi.
Sementara, Kepala Bapenda Lebak, Hari Setiono mengaku akan mengecek data terlebih dahulu, apakah pihak pengelola jalan Tol sudah mengajukan ke Bapenda untuk meminta balik nama SPPT atau belum.
“Yang saya takutkan, pihak pengelola Tol belum melakukan prosesi balik nama wajib pajak. Sehingga SPPT atas nama warga masih tumbul di kita,” katanya.
Disinggung soal tol apakah akan dikenakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihaknya menyebutkan bahwa Tol tetap dikenakan wajib pajak. Sebab, jasa tol masuk ke bisnis.
“Nanti akan kita tetapkan PBB nya, setelah mereka mengajukan prosesi pergantian nama wajib pajak dan sudah berjalan fungsi penggunaan Tol nya,” katanya (AA)
