Jelang Pilkada Serentak 2020, JRDP: Parpol Jangan mau Diborong

0
243

Nana Subana Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) saat berikan Piagam kepada Titi Anggraeni Direktur eksekutif Perludem, dan Sumardi KASN (Foto : bantenday.co.id)

PANDEGLANG, BANTENDAY.co.id– Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020
diharapkan tidak ada calon tunggal.

Hal tersebut Dikatakan Nana Subana Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), saat gelar Diskusi Publik di salah satu Cafe Kopi di Pandeglang. Hadir dalam acara tersebut Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokarasi (Perludem) Sumardi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurutnya, Salah satu indikator sehatnya sebuah kompetisi politik adalah dengan munculnya banyak kandidat untuk memperebutkan posisi kekuasaan.

Dari empat Pilkada yang terjadi di Provinsi Banten tahun 2018 silam, tiga di antaranya terjadi dengan calon tunggal.

“Pengalaman itulah yang kemudian menjadi pelajaran bagi para pihak yang berkepentingan terhadap jalannya pilkada 2020, tak terkceuali di Kabupaten Pandeglang.” kata Nana Subana kepada wartawan, Sabtu, (06/7/2019).

Penyebab munculnya calon tunggal lanjut Nana, hampir pasti disebabkan oleh menguatnya sikap pragmatisme parpol, sisi yang lain akibat buruknya kaderisiasi kepemimpinan di internal mereka.

Pilihan pragmatis mendukung kandidat yang punya potensi kemenangan tinggi setidaknya mengabaikan kehendak rakyat untuk melakukan perubahan.

“Parpol seolah tidak bisa berbuat banyak terhadap hegemoni kelompok dan atau orang tertentu yang sanggup memborong parpol dengan mahar yang bervariasi,” ujar Nana.

Ditambahkan Nana, Faktanya petahana punya peluang lebih besar untuk melakukan borong parpol karena sumber daya yang melimpah.
Parpol idelanya harus sanggup melahirkan kaderisiasi kepemimpinan yang mumpuni dalam setiap momen pilkada.

“Bukan malah mengekeor kepada kepentingan politik tertentu dengan jargon asal menang.” tambahnya.

Hal lain dari pelaksanaan pilkada 2020 yang mencuri perhatian publik adalah karena keterlibatan ASN dalam politik praktis.

Hasil survei Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komisi ASN tahun 2018 lalu menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab ASN tidak netral, antara lain 43,4% karena adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi, proyek; 15,4% akibat adanya hubungan kekeluargaan; 12,1% akibat kekerabatan dengan calon; 7,7% akibat kurangnya pemahaman regulasi tentang netralitas ASN; serta 5,5% akibat adanya intervensi atau tekanan dari pimpinan.

Di Kabupaten Pandeglang, kondisi demikian terjadi saat tahapan Pemilu 2019 berlangsung. Data pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang setidaknya bisa dijadikan acuan.

“Rakyat tentunya butuh abdi negara yang tidak terkontaminasi kepentingan politik karena hal demikian dikhawatirkan melemahkan kinerja ASN dalam melakukan pelayanan publik. Perlu kiranya direkomendasikan sebuah sanksi yang lebih keras manakala seorang ASN terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pemenangan kandidat tertentu.” tegas Nana. (LH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here