Ketua DPK Aksi Lebak, Rizal Muganagara (foto: Sukaeji/bantenday.co.id)
LEBAK, BANTENDAY.co.id– Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Konstruksi Seluruh Indonesia (Aksi) Lebak, meminta pihak Unit Pengadaan Barang dan Jasa di Lebak, agar tidak main-main dalam proses lelang.
“Sejak saya menggeluti dunia kontruksi, yang paling parah Tahun 2017 kebelakang, itu saya berani uji forensik bahwa pelanggaran Perpes yang dilakukan ULP sangat nyata, kalau dulu menggunakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu benar-benar dilanggar,” ungkap Ketua DPK Aksi Lebak, Rizal Muganagara, Senin 24 Juni 2019, di Rangaksbitung.
Diakui Rizal, sejak Tahun 2018 kemarin mulai ada perbaikan dalam proses lelang di Lebak, namun begitu subtansinya masih belum berubah.
“Bahwa terjadi keberpihakan, bahwa diduga terjadi monopoli proyek oleh pihak tertentu itu sangat kasat mata,” katanya.
Dikatakan Rizal, meskipun melalu online namun panitia lelang masih terasa main-main dan belum sepenuhnya menerapkan aturan lelang sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019.
“Jadi di Permen PUPR itu ada aturan baru agar melampirkan PPh Pasal 17/21, sementara panitia mencantumkan PPh atau BPJS padahal PPh itu mutlak, kalau tidak itu harusnya gugur,” jelasnya.
Sebab itu Rizal mengingkatkan kepada panitia lelang, agar tidak coba-coba bermain dalam proses lelang proyek di Lebak.
“Saya ingin mewarning, agar bupati serius memperhatikan pengadaan barang dan jasa,
Panitia jangan main-main lah, dan saya harap profesionalitas panitia lelang ditingkatkan,” harapnya.
Dibagian lain Rizal, mengomentari soal adanya pro kontra bahwa pengurus Kamar Kamar Dagang dan Industri tidak boleh ikut lelang proyek. Menurutnya, pengurus dan anggota Kadin Lebak adalah pengusaha yang tergabung dalam sejumlah asosiasi jadi berhak ikut lelang proyek pemerintah.
“Jadi boleh lah siapapun berhak ikut lelang, kecuali mengatasnamakan Kadin sebagai lembaga, kan ini orang-orangnya sebagai pengusaha,” tukasnya.(sukaeji/sep)
