DPMPD Lebak Bantah Intervensi Pengadaan Perpusdes Banprov

Kantor DPMPD Lebak (ist)

LEBAK,BANTENDAY.co.id- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lebak membantah tudingan adanya oknum pegawai DPMPD melakukan intervensi terhadap pihak desa dalam proses pengadaan perlengkapan perpustakaan desa dari Banprov Banten Tahun 2019.

Kasi Binus Lembaga Desa Bidang Binus Lembaga Ekonomi Desa DPMPD Lebak, Norriyatna membantah bahwa pihak dinas tidak pernah intervensi dengan cara menekan desa untuk membeli alat perpustakaan kepada pihak manapun.

“Yang ada adalah orang desa yang meminta arahan dinas kepada siapa sih pengadaannya, karena banyak teman-teman LSM yang masuk dan meminta arahannya itu ke Kasi Kelembagaan, pak Hadi. Itumah otoritas desa mau belanja kemana-mana juga,” kata Norriyatna, Minggu 2 Juni 2019

Saat pihak desa meminta arahan itu, lanjut Nori, pihak dinas mengarahkannya kepada CV Andika karena pada tahun sebelumnya perusahaan tersebut tidak bermasalah.

“Saat itu pak Hadi mengarahkan, silahkan aja pihak desa menghubungi CV Andika karena tahun lalu juga perusahaan itu tidak ada masalah,” katanya.

Dibagian lain Nori mengatakan, terkait dengan setoran yang sudah ditransfer kepada pihak perusahaan dan belum dilakukan pengiriman, pihaknya sudah menghubungi pihak perusahaan.

“Transfernya juga kan pada hari Senin (27/5/2019) lalu, saat itu bank juga sedang penuh dan keburu libur. Jadi bukannya uang sudah transfer tapi buku tidak ada, inikan sedang libur mau dikirm bagaimana. Untuk lebih jelasnya silahkan saja hubungi pihak perusahaannya,” ungkapnya.

Terkait dengan permasalahan yang dilaporkan oleh pihak lembaga kepada polisi itu, sambung Nori, bahwa lembaga tersebut dari CV Aska yang menwawarkan buku kepada Desa Mekarmanik.

“Ketika saya tanya ke bendahara, apa yang menjadi masalah sampai adanya laporan seperti ini. Ternyata Ajis itu menawarkan buku dari CV Aska menawarkan kepada Desa Mekarmanik dan kata kadesnya sudah, tinggal menunggu bukunya doang mau dikirim dan semuanya sudah siap,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Mekarmanik, Aliyudin saat dihubungi mengaku bahwa dalam pengadaan alat perpustakaan untuk program Perpusdes tidak ada tekanan dari pihak dinas.

“Tidak ada pak penekanan dari dinas. Kita sudah pesan dan sudah lama serta sudah diakukan pembayaran dua hari atau tiga hari yang lalu. Kita pesan buku dan mebeuler, untuk buku Rp5 juta dan mebeulernya Rp5 juta,” katanya.

Diketahui alokasi banprov sebesar Rp50 juta yang diberikan kepada 340 desa. Dari alokasi anggaran Rp50 juta tersebut dialokasikan untuk fisik sebesar Rp40 dan Rp10 juta untuk perpustakaan desa berupa pengadaan alat-alat perpustakaan.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen DPP GNI, Abdul Ajis mengatakan, pengadaan perpustakaan desa tersebut menyalahi ketentuan, lantaran pihak desa sudah mentransfer uang namun barang berupa buku dan rak buku belum diterima pihak desa.

“Ini penyimpangan, uang sudah dikirim namun barang belum diterima pihak desa, seperti di Desa Bojongmanik dan Mekarmanik Kecamtan Bojongmanik, kasus ini sudah kami laporkan ke Polsek setempat,” ungkap Abdul Azis Sekjen GNI, kepada wartawan, Sabtu 1 Juni 2019.

Selain ada indikasi penyimpangan tersebut, kata Azis yang lebih parah adalah soal adanya keterlibatan oknum pegawai DPMPD Lebak yang terlibat dalam pengadaan perpus desa tersebut.(A1)