Kasus Pengadaan Perpusdes di Lebak, Dilaporkan ke Polisi

0
2218

Ilustrasi perpustakaan(ist)

LEBAK, BANTENDAY co.id- Program Pengadaan Perpustakaan Desa yang anggarannya bersumber dari Bantuan Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2019, diduga ada penekanan kepada pihak desa oleh oknum ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lebak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan unsur korupsi kolusi dan nepotisme dengan cara menekan pihak desa itu, lantaran disinyalir ada oknum ASN di DPMPD Lebak yang sengaja mengarahkan pengadaan perlengkapan perpusdes kepada pengusaha tertentu.

Baca Juga :  Acara Perpisahan SDN 1 Margaluyu Sajira, Teti: Tingkatkan Kualitas Pendidikan Perlu Dukungan Semua Pihak

Diketahui alokasi banprov sebesar Rp50 juta perdesa yang diberikan kepada sekitar 340 desa yang ada di Kabupaten Lebak . Dari alokasi anggaran Rp50 juta tersebut dialokasikan untuk fisik sebesar Rp40 dan Rp10 juta untuk perpustakaan desa berupa pengadaan alat-alat perpustakaan.

Sekjen DPP GNI, Abdul Ajis mengatakan, pengadaan perpustakaan desa tersebut menyalahi ketentuan, lantaran pihak desa sudah mentransfer uang namun barang berupa buku dan rak buku belum diterima pihak desa.

Baca Juga :  Detik-detik Upacara Peringatan Kemerdekaan RI di Banten

“Ini penyimpangan, uang sudah dikirim namun barang belum diterima pihak desa, seperti di Desa Bojongmanik dan Mekarmanik Kecamtan Bojongmanik, kasus ini sudah kami laporkan ke Polsek setempat,” ungkap Abdul Azis Sekjen GMNI, kepada wartawan, Sabu 1 Juni 2019.

Selain ada indikasi penyimpangan tersebut, kata Azis yang lebih parah adalah soal adanya keterlibatan oknum pegawai DPMPD Lebak yang terlibat dalam pengadaan perpus desa tersebut.

“Bahkan ada penekanan kepada pihak desa agar memberi PO ke pungasaha tertentu oknum ASN tersebut, sehingga penggadaan mau tidak mau harus melalui oknum tersebut,” tegasnya.

Baca Juga :  Gubernur melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Periode 2018-2023

Sementara Kanit Reskim Polsek Bojongmanik Aipda Khaerul Anwar membenarkan adanya laporan kasus pengadaan perpus desa di kecamatan Bojongmanik.

“Ya bahwa ada aduan dari LSM GNI terkait dugaan kasus tersebut, saat ini masih dalam penyelidikan,” katanya singkat.(A1)

Tinggalkan Balasan