Jakarta, Bantenday.co.id – Diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan DPRD Jakarta, yang berakhir Senin (25/03) sore, penetapan tarif ini lebih rendah dari usulan Pemerintah Provindi DKI Jakarta sebesar Rp10.000 per penumpang.
Rapat ini juga memutuskan tarif Light Rail Transit (LRT) yaitu sekali jalan Rp5.000 per orang, lebih rendah dari usulan Pemprov Jakarta Rp6.000.
Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan tarif yang mulai berlaku awal April itu diambil berdasarkan kesanggupan dan kemauan warga Jakarta untuk menggunakan MRT dan LRT sebagai moda transportasi umum.
“Di sini, saya bikin satu keputusan dulu dan kami akan rapat lagi dengan MRT, dengan deputi ekonomi, untuk menetapkan per tabelnya,” katanya usai rapat pimpinan gabungan di kantor DPRD Jakarta, Senin (25/03).Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menambahkan, nantinya tiap penumpang akan dikenakan tarif transportasi dasar (boarding fee) sebesar Rp1.500 tiap kali naik MRT.
Artinya, penumpang akan membayar Rp1.500 ditambah tarif sesuai jarak tempuh.
Meskipun demikian, menurut Ketua DPRD, masih akan ada pembahasan lebih lanjut tentang rincian hitung-hitungan tarif pe stasiun atau jarak per kilometer.
“Di sini, saya bikin satu keputusan dulu dan kami akan rapat lagi dengan MRT, dengan deputi ekonomi, untuk menetapkan per tabelnya,” katanya. Bagaimana perhitungannya sehingga angka tarif itu muncul?
Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengusulkan tarif MRT antara Rp850-Rp1.000 per kilometer.
William mengatakan penentuan tarif ini sudah melalui survei masyarakat yang dilakukan tahun lalu dengan melibatkan 10.000 responden.
“Kita menilainya pada dua aspek, yang pertama adalah willingness to pay, berapa kerelaan masyarakat untuk membayar, yang kedua adalah willingness to shift, berapa kerelaan masyarakat untuk berpindah moda,” kata William, Senin (25/03).Dasar survei PT MRT Jakarta ini yang kemudian digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk diusulkan kepada DPRD Jakarta.
Namun Pemprov DKI Jakarta menggunakan angka tertinggi yaitu, Rp1.000 per kilometer.
MRT – yang diresmikan Presiden Joko Widodo Minggu (24/03) membuka rute dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan 13 stasiun. Jarak total 16 kilometer bisa ditempuh dengan waktu 30 menit.
Selama masa percobaan hingga akhir Maret, MRT beroperasi mulai pukul 05.30 – 22.30 WIB.
Apakah ongkos MRT dan LRT bisa lebih murah lagi?
Berdasarkan APBD Jakarta 2019, total Public Service Obligation (PSO) atau belanja subsidi untuk transportasi massal sebesar Rp4,1 triliun. Rinciannya, Rp3,2 triliun untuk PT Transportasi Jakarta, Rp672 milar untuk MRT dan Rp327 miliar untuk LRT.
Menurut Pengamat Transportasi Alviansyah agar tidak terlalu membebani APBD, Pemprov DKI Jakarta perlu mencari pendapatan lain.
“Sumber pendapatan lain ini bisa dengan berbagai cara dengan kebijakan yang sifatnya fiskal,” kata Alviansyah.
Instrumen yang bisa dilakukan Pemprov DKI antara lain menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi, mengenakan pajak bahan bakar, penyedia layanan iklan di kawasan stasiun, dan penerapan electronic road pricing (ERP). Cara ini dianggap ampuh untuk membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik. Selain itu, tarif transportasi publik seperti MRT dan LRT bisa jadi lebih murah.
“Tapi semua pembiayaan itu harus dikembalikan lagi ke transportasi publik,” kata Alviansyah.
Alviansyah melanjutkan, pendapatan-pendapatan lain ini bukan hanya untuk MRT dan LRT, tapi juga berlaku untuk transportasi publik lain seperti KRL, Transjakarta dan angkutan umum.
Harapannya, tarif transportasi publik bisa ditekan, terintegrasi dan cukup dibayar sekali dalam setiap perjalanan.
“Tapi jangan lupa, transportasi itu multi sektoral dan lintas sektoral. Artinya ada regulasi-regulasi yang disesuaikan demi ini. Harus ada political will, action will, betul-betul harus punya komitmen,” tambah Alviansyah.
Salah satu contohnya keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mengatur penggunaan uang dari sumber pendapatan lain untuk mengurangi PSO ABPD Jakarta, katanya.
Misalnya, sambungnya, perlu kebijakan tentang pajak kendaraan yang dinaikkan bukan sebagai pendapatan daerah, tapi sebagai retribusi langsung ke alokasi transportasi publik.
“Jadi tak bisa itu hanya Kementerian Perhubungan saja yang membuat peraturan-peraturannya. Jadi sumber pendapatan lain ini tak bisa dipakai begitu saja, karena harus ada aturannya,” tambah Alviansyah.
Naik MRT, berapa biaya yang bisa dihemat?
Menurut Warga Tangerang Selatan yang berkantor di kawasan Bundaran HI, Fathiyah (30) tarif tersebut sudah pas. Fathiyah memperhitungkan bisa menghemat Rp30.000 per hari dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Angka ini merujuk jika tarif MRT Rp1000 per kilometer.
“Dibandingkan dengan transportasi online, itu bisa saving Rp15 ribu lah. Sekali jalan,” katanya saat hendak menggunakan MRT Jakarta yang masih dalam tahap percobaan, Jumat (22/03).
Warga Jakarta yang bekerja di kawasan Bundaran HI, Domi Ferdinando (42) juga mengatakan tarif MRT sudah wajar dan terjangkau warga kelas pekerja. Ia bahkan berencana beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke MRT Jakarta.
“Karena rumah saya ada di daerah (Jakarta-red) Selatan. Sarana ini membantu sekali buat saya untuk menuju ke kantor. Pasti saya pindah,” kata Domi sambil menyebut bisa menghemat 50 persen pengeluaran transportasi harian dengan menggunakan MRT Jakarta.
Senada dengan Domi, Eldinda (25) mengatakan ongkos MRT Jakarta yang diusulkan Pemprov cukup terjangkau. Kata dia, keunggulan dari MRT Jakarta dibandingkan transportasi publik lainnya yaitu kecepatan. “Karena kalau naik MRT, kita tidak kena macet juga,” katanya. (www.bbc.com)
