LSM Dinamika Rakyat Minta Gubernur Evaluasi Inspektorat Banten

0
668

LSM Dinamika Rakyat Saat melakukan Aksi Beberapa waktu lalu (Foto : bantenday.co.id)

SERANG, BANTENDAY.co.id – Adanya penanganan dugaan kasus korupsi pengadaan genset di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Banten senilai Rp2,2 miliar terus bergulir. Perkara yang menjerat tiga tersangka yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Banten Sigit Wardoyo, Direktur CV Megah Teknik Endi Suhendi dan Staf RSUD Banten, Adit Hirda.

Dalam fakta-fakta persidangan, diduga kuat adanya keterlibatan Kepala Bagian Umum RSUD Banten selaku koordinator pengadaan genset Sri Mulyati. Pernyataan terebut terungkap oleh Pengacara terdakwa dalam persidangan.

“Sebelumnya kami telah memantau perkara korupsi di RSUD Banten, dan selalu menyimak jalannya persidangan, bahkan kami turut mempertanyakan kenapa Koordinator pengadaan genset itu hanya sebagai saksi, kenapa yang staf biasa dijadikan tersangka, lantas apa hubungannya dengan Kepala Inspektorat Provinsi Banten” kata Solihin Sekretaris Umum LSM Dinamika Rakyat kepada wartawan Kamis (31/01/2019).

Ditambahkan Solihin bahwa setelah mengetahui adanya hubungan emosional atau kedekatan pribadi salah seorang oknum pejabat RS Adjidarmo dengan Kepala Inspektorat Propinsi Banten, diduga kuat oknum Pejabat ASN tersebut dilindungi bahkan tidak ada sanksi internal birokrasi di Pemerintahan Provinsi Banten.

“Oleh karena itu kami mengecam dan akan melakukan aksi demo ke Kantor Inspektorat Provinsi Banten, untuk meminta klarifikasi sekaligus menuntut mundur dari jabatan Kepala Inspektorat,” ungkapnya dengan nada keras.

Hal yang sama dikatakan Dewan Pakar LSM Dinamika Rakyat Ahmad Hakiki Hakim, semestinya oknum pejabat RSUD Banten tersebut dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Inspektorat, bahkan atas peristiwa adanya dugaan korupsi pengadaan genset, dan oknum tersebut selaku Koordinator Pengadaannya lanjut Hakiki, ini sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa harus ada tindakan tegas dari Kepala Inspektorat Propinsi Banten. Namun faktanya tidak demikian.

“Untuk itu, LSM Dinamika Rakyat Propinsi Banten meminta dan mendesak kepada Gubernur Banten, untuk secepatnya mengevaluasi dan menyikapi keberadaan Inspektporat Provinsi Banten yang dinilai tidak professional bahkan integritasnya dipertanyakan,” tegasnya. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here